Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendukung Pemerintah Indonesia, melalui stakeholder terkait, untuk membentuk regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan industri pertahanan secara signifikan. Hal ini menjadi fokusnya agar industri pertahanan bisa menyokong penguatan kedaulatan negara.

"Industri pertahanan dalam memproduksi alat pertahanan negara harus betul dipertahankan dan dibesarkan oleh negara. Oleh karena itu, menurut saya, regulasi harus mendukung industri pertahanan untuk berkembang," ujar Herman kepada Parlementaria usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengapresiasi kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berupaya mendukung pertumbuhan industri pertahanan di Indonesia. Diketahui, Kementerian Pertahanan berjanji akan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mobil buatan dalam negeri Pindad Maung, yang saat ini sudah mencapai 73 persen.

"Industri pertahanan seperti PT Pindad ini harus dikembangkan. Bersyukur di era Kementerian Pertahanan saat ini, Pak (Menhan) Prabowo berusaha mendorong terhadap bagaimana tumbuhnya industri ini secara baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mengalokasikan $8.8 miliar untuk pertahanan Indonesia, yang mana alokasi ini cukup besar. Sehingga, menempatkan pengeluaran militer Indonesia pada rangking 25 di antara negara-negara dunia lainnya. Tidak hanya itu saja, kekuatan militer Indonesia berada pada rangking 13 di dunia.

Terbukti, kekuatan militer Indonesia kini didukung oleh 324 unit kapal yang terdiri dari 202 kapal patroli dan 10 kapal perang, 466 unit pesawat terbang, yang mana terdapat 37 unit pesawat tempur, dan 314 unit tank. (ts/rdn)